Pemerintah Inggris mengumumkan peninjauan ulang tentang produk-produk Inggris mana saja yang dapat diekspor ke Xinjiang dan penerapan sanksi keuangan untuk bisnis yang tidak mematuhi Undang-Undang Perbudakan Modern.

Keduanya menjadi sasaran di bawah Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global AS, katanya, menambahkan bahwa langkah itu melengkapi tindakan yang diambil oleh Uni Eropa, Inggris dan Kanada.

Organisasi advokasi Muslim terbesar di AS mendesak Hilton Worldwide Holdings untuk membatalkan rencana untuk membangun sebuah hotel di lokasi masjid yang dihancurkan di wilayah Xinjiang China.

Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur adalah bagian dari penolakan AS terhadap perlakuan Beijing terhadap minoritas Muslim Uyghur China, yang oleh Washington disebut sebagai genosida.

AS larangan barang Xinjiang China Juni Ini

Tiongkok Jalani Pengawasan Catatan HAM di PBB, Pertama Kali Sejak 2018